Keadilan Prosedural vs. Keadilan Substantif: Dilema di Pengadilan Indonesia Pendahuluan Dalam banyak perkara hukum di Indonesia, hakim sering dihadapkan pada dilema besar, apakah harus menegakkan hukum sesuai prosedur formal yang kaku ataukah menggali lebih jauh demi menghadirkan substansi keadilan yang sesungguhnya. Pertanyaan ini bukan sekadar teori, tetapi realitas sehari-hari di pengadilan. Di satu sisi, hukum hadir untuk memberikan kepastian dan prediktabilitas, tetapi di sisi lain, masyarakat mendambakan putusan yang mencerminkan rasa keadilan yang hidup di tengah publik. Persoalan ini menuntut keberanian, kebijaksanaan, dan sensitivitas sosial dari para penegak hukum. Lebih jauh, dilema ini juga menggambarkan wajah hukum kita yang kerap berhadapan dengan ekspektasi publik, dinamika sosial, serta perubahan zaman. Dengan demikian, perbincangan mengenai keadilan prosedural dan substantif tidak hanya relevan bagi praktisi hukum, tetapi juga penting bagi masyarakat luas untu...

  Menggali Kembali Makna Keadilan: Antara Hukum Positif dan Nurani Publik Pendahuluan Keadilan sering dipahami sebagai tujuan akhir hukum. Namun dalam praktik, keadilan tidak selalu hadir dalam putusan yang berlandaskan hukum positif . Ada jarak antara kepastian hukum dengan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Artikel ini mengajak refleksi tentang bagaimana hukum positif dan nurani publik sering kali berjalan di jalur yang tidak selalu seiring. Fenomena ini terlihat jelas dalam berbagai kasus kontroversial yang menimbulkan pro dan kontra di ruang publik. Ketika masyarakat menuntut keadilan substantif , sering kali mereka menemukan bahwa hukum positif justru hanya menghadirkan keadilan prosedural semata. Inilah yang melahirkan ketegangan, bahkan krisis legitimasi , antara teks hukum dan rasa keadilan sosial . Lebih jauh, pendahuluan ini ingin membuka ruang renungan bahwa hukum seharusnya tidak hanya dipandang sebagai seperangkat aturan, tetapi juga sebagai refleksi dari nilai ...

  Kepastian Hukum sebagai Kunci Investasi dan Stabilitas Ekonomi di Indonesia Pendahuluan Kepastian hukum adalah fondasi dari setiap kegiatan ekonomi yang sehat, menjadi pegangan utama bagi pelaku usaha dan investor dalam mengambil keputusan strategis. Di Indonesia, hubungan antara kebijakan investasi, penegakan hukum siber, dan regulasi persaingan usaha semakin erat, terutama di tengah tantangan globalisasi, integrasi pasar ASEAN , dan percepatan transformasi digital . Tanpa adanya kerangka hukum yang jelas, konsisten, dan dapat ditegakkan, investor akan ragu menanamkan modalnya, pasar berpotensi mengalami gejolak, dan kepercayaan publik terhadap institusi negara akan terkikis. Situasi ini menuntut adanya kebijakan yang terintegrasi, harmonisasi peraturan antar sektor, serta penegakan hukum yang tegas agar tercipta iklim usaha yang kompetitif dan berkelanjutan. Artikel ini menguraikan keterkaitan antara tiga isu besar yang saat ini menjadi sorotan: Perppu Cipta Kerja dan investas...

  Kontroversi Pengaturan Minyak Goreng: Perspektif Hukum Persaingan Usaha Pendahuluan Lonjakan harga dan kelangkaan minyak goreng di Indonesia memicu polemik besar pada 2022–2023. Dugaan adanya praktik kartel dan penetapan harga mengemuka, memunculkan peran sentral Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mengawasi pasar. Fenomena ini menegaskan bahwa sektor komoditas strategis sangat rentan terhadap manipulasi pasar, terutama jika regulasi belum berjalan optimal atau pengawasan masih lemah. Dalam konteks ini, penegakan hukum yang konsisten menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan hak konsumen. Selain itu, dinamika ini memperlihatkan pentingnya transparansi rantai pasok, perbaikan tata kelola industri, serta kolaborasi aktif antara pemerintah, KPPU, dan pelaku usaha. Dengan memahami konteks regulasi, risiko hukum, dan potensi celah yang dimanfaatkan oknum, kita dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai tantangan dan stra...

Analisis Hukum Penanganan Kejahatan Siber: Tantangan dan Solusi di Era Digital Pendahuluan Revolusi digital membawa kemudahan luar biasa dalam transaksi dan komunikasi, tetapi juga membuka peluang kejahatan siber yang semakin kompleks dan canggih. Bentuk ancaman yang umum mencakup penipuan daring , phishing , peretasan data, hingga serangan ransomware , yang sering kali melibatkan teknik manipulasi psikologis maupun eksploitasi celah keamanan teknologi. Situasi ini menuntut respons hukum yang cepat, tepat, dan adaptif, disertai langkah pencegahan yang terencana. Kejahatan siber tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga dapat menghancurkan reputasi, kepercayaan publik, dan kelangsungan operasional individu maupun institusi. Di Indonesia, kerangka hukum yang mengatur penanganan kejahatan siber mencakup UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), serta ketentuan pidana dalam KUHP yang memberikan dasar sanksi terhadap pelaku. Mesk...

  Implikasi Hukum Perppu Cipta Kerja Terhadap Investasi Asing di Indonesia Pendahuluan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja disahkan sebagai respon cepat pemerintah terhadap kebutuhan percepatan pemulihan ekonomi nasional pascapandemi. Perppu ini bukan sekadar revisi regulasi, tetapi juga strategi pemerintah untuk memperkuat iklim usaha dan menarik arus modal asing dalam jangka panjang. Perubahan yang dihadirkan cukup mendasar, meliputi penyederhanaan perizinan, fleksibilitas ketenagakerjaan, dan pengaturan ulang tata kelola sumber daya alam. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh investor besar, tetapi juga pelaku usaha menengah yang berorientasi ekspor maupun industri pendukung. Dalam konteks praktik hukum dan bisnis, memahami isi dan implikasi Perppu ini menjadi penting agar para pelaku usaha dapat menyesuaikan strategi investasi sekaligus mengantisipasi potensi risiko hukum sejak awal. Bagi pelaku usaha asing, Perppu ini dapat menjadi pintu masuk stra...