Jaminan kepastian hukum menjadi fondasi krusial dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan. Tanpa adanya kepastian regulasi, investor akan ragu menanamkan modalnya, baik di sektor riil maupun sektor finansial. Sayangnya, Indonesia masih menghadapi persoalan klasik berupa krisis regulasi : banyak aturan yang tumpang tindih, sering berubah, dan kadang bertentangan satu sama lain. Hal ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga meningkatkan biaya kepatuhan (compliance cost) bagi pelaku usaha. Dalam konteks inilah, lahir Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang) sebagai salah satu upaya pemerintah menyederhanakan regulasi dan memberikan kepastian hukum bagi investor. Sebagaimana pernah saya ulas dalam artikel sebelumnya tentang Kepastian Hukum sebagai Kunci Investasi , kepastian hukum tidak sekadar slogan, melainkan elemen fundamental yang sangat memengaruhi daya tarik investasi sebuah negara...

  Kepastian Hukum sebagai Kunci Investasi dan Stabilitas Ekonomi di Indonesia Pendahuluan Kepastian hukum adalah fondasi dari setiap kegiatan ekonomi yang sehat, menjadi pegangan utama bagi pelaku usaha dan investor dalam mengambil keputusan strategis. Di Indonesia, hubungan antara kebijakan investasi, penegakan hukum siber, dan regulasi persaingan usaha semakin erat, terutama di tengah tantangan globalisasi, integrasi pasar ASEAN , dan percepatan transformasi digital . Tanpa adanya kerangka hukum yang jelas, konsisten, dan dapat ditegakkan, investor akan ragu menanamkan modalnya, pasar berpotensi mengalami gejolak, dan kepercayaan publik terhadap institusi negara akan terkikis. Situasi ini menuntut adanya kebijakan yang terintegrasi, harmonisasi peraturan antar sektor, serta penegakan hukum yang tegas agar tercipta iklim usaha yang kompetitif dan berkelanjutan. Artikel ini menguraikan keterkaitan antara tiga isu besar yang saat ini menjadi sorotan: Perppu Cipta Kerja dan investas...